Di banyak daerah, akses terbatas ke layanan dukungan bagi korban kekerasan anak, seperti konseling, rumah aman, atau bantuan hukum, masih menjadi kendala serius. Ini menyulitkan korban kekerasan untuk pulih dan mendapatkan keadilan, memperpanjang penderitaan mereka. Minimnya infrastruktur dan sumber daya di berbagai wilayah adalah akar masalah yang harus segera diatasi untuk memberikan dukungan yang layak.
Kondisi ini merupakan kesalahan fatal dalam sistem perlindungan anak. Undang-undang mungkin ada, namun tanpa layanan pendukung yang memadai, korban kekerasan seringkali dibiarkan sendirian dalam perjuangan mereka. Kurangnya efektivitas ini menghambat upaya untuk membawa pelaku ke pengadilan dan memberikan pemulihan psikologis yang esensial bagi para korban yang sangat membutuhkan dukungan.
Dampak pandemi COVID-19 secara tidak langsung memperparah akses terbatas ini. Pembatasan mobilitas dan penutupan fasilitas umum mempersulit korban kekerasan untuk menjangkau layanan. Stres yang meningkat pada keluarga juga dapat mengurangi pengetahuan bahan tentang cara mencari bantuan atau di mana layanan dukungan tersedia, sehingga masalah ini tidak terungkap.
Faktor ekonomi juga berperan dalam akses terbatas. Keluarga korban kekerasan dari latar belakang kurang mampu mungkin tidak memiliki dana untuk transportasi ke pusat layanan atau membayar biaya konseling. Ini menciptakan ketidakadilan, di mana akses terhadap bantuan sangat bergantung pada kondisi finansial, dan tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah.
Minimnya pemahaman masyarakat dan budaya patriarki juga memperparuk akses terbatas. Stigma yang melekat pada korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, membuat mereka enggan mencari bantuan. Ditambah lagi, norma yang menganggap kekerasan sebagai “urusan internal keluarga” menghambat masyarakat atau individu untuk melaporkan atau membantu korban.
Pengaruh alkohol dan narkoba pada pelaku juga seringkali memperumit penanganan masalah. Korban kekerasan mungkin takut untuk melapor jika pelaku berada di bawah pengaruh zat adiktif. Dan ketika mereka berani melapor, akses terbatas terhadap layanan dukungan yang spesifik untuk kasus-kasus tersebut dapat menjadi kendala tambahan.
Pemerintah perlu dorong regenerasi dan memperluas jaringan layanan dukungan di seluruh pelosok negeri. Ini termasuk pendirian rumah aman, penyediaan konseling gratis, dan bantuan hukum pro bono. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat atau individu juga penting untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan dan memastikan tidak ada korban kekerasan yang terabaikan.