Transparansi penggunaan keuangan negara menjadi prasyarat mutlak bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, publik kerap dikejutkan oleh praktik tersembunyi yang dikenal sebagai Anggaran Siluman Daerah. Istilah ini merujuk pada dana yang disisipkan, digelembungkan (mark-up), atau dialihkan dari pos yang semestinya tanpa melalui prosedur penganggaran yang sah dan terbuka, sering kali terselip di balik proyek-proyek infrastruktur fiktif atau pengadaan barang jasa yang janggal. Keberadaan Anggaran Siluman Daerah merupakan bentuk korupsi sistematis yang merampas hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak dan secara fundamental mengancam upaya pemerintah daerah untuk mencapai Kemandirian Finansial yang sehat dan beretika.
Kasus terbaru yang berhasil diendus oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Korupsi Daerah terjadi pada bulan November 2024. Penyelidikan difokuskan pada proyek revitalisasi taman kota dan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) yang diduga memiliki selisih dana yang sangat besar. Inspektur Khusus Satgas, Bapak Kombes Pol. Arya Dharma, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa temuan awal menunjukkan indikasi kerugian negara mencapai Rp 25 miliar. Modus yang digunakan adalah memasukkan item pengadaan dengan deskripsi yang sangat umum dan sulit diverifikasi, sehingga menciptakan celah untuk Anggaran Siluman Daerah. “Contohnya, pengadaan ‘alat peraga edukasi’ dengan anggaran Rp 5 miliar yang setelah kami periksa, wujud fisiknya tidak jelas dan tidak sesuai dengan harga pasar,” jelas Kombes Arya saat memberikan keterangan pers pada hari Rabu, 20 November 2024.
Penyelidikan mendalam Satgas yang melibatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa dana tersebut dipecah-pecah ke dalam pos anggaran yang berbeda (splitting), suatu taktik klasik untuk menghindari pengawasan tender besar. Berdasarkan laporan BPK yang diterima pada tanggal 25 November 2024, ditemukan bahwa Anggaran Siluman Daerah ini disisipkan melalui itemize yang diusulkan oleh oknum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disetujui tanpa koreksi oleh anggota dewan di Komisi Anggaran. BPK merekomendasikan agar seluruh dokumen pengadaan PJU yang dianggarkan sebesar Rp 40 miliar dilakukan audit forensik.
Untuk mencegah terulang kembali Anggaran Siluman Daerah, diperlukan transparansi yang total, terutama dalam proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kepala Pusat Studi Tata Kelola Publik (PSTKP), Dr. Rina Kusuma, M.A., menyarankan agar pemerintah daerah wajib memublikasikan seluruh rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga tingkat item paling rinci dalam format yang mudah diakses dan dapat dicari secara digital oleh masyarakat. “Teknologi blockchain atau e-budgeting yang benar-benar transparan adalah solusi teknis. Namun, yang paling penting adalah integritas pejabat daerah. Pengawasan publik harus didorong menjadi garda terdepan,” saran Dr. Rina dalam diskusi publik pada Jumat, 29 November 2024. Pemberantasan praktik koruptif seperti Anggaran Siluman Daerah adalah langkah krusial. Hanya dengan mengelola keuangan daerah secara bersih dan akuntabel, pemerintah dapat menjamin bahwa dana publik benar-benar dialokasikan untuk pembangunan, yang pada akhirnya akan memperkuat Kemandirian Finansial dan kesejahteraan seluruh masyarakat.